Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • HOT NEWS
Ekobis: INDONESIA ARCHITECTURE CONFERENCE & EXHIBITION SIAP DIGELAR - Tuesday, 18 February 2020 06:55
Entertainment: RAPI FILMS LUNCURKAN TRAILER FILM BUCIN - Tuesday, 18 February 2020 06:50
nusantara: IPCC Gelar Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Virus Corona - Tuesday, 18 February 2020 02:09
Metro: Kader Terbaik GMPI Meninggal Tabrakan Maut di Kalimalang - Monday, 17 February 2020 02:49
Metro: Meriahnya Lomba K-Pop Dance di Cibinong City Mall - Sunday, 16 February 2020 09:22
nusantara: Lasdya Bakamla Aan Kurnia Resmi Jabat Bakamla RI - Sunday, 16 February 2020 02:34
Blue Grey Red
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
nusantara

Bakamla RI dan Kementerian Perindag Bahas Rencana Kerja Sama

JakartaSestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan, M.M., melaksanakan . Hsrianasional.com-Courtesy Call ke Kementerian Perindustrian dan Perdagangan di Alia Building, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 05, RT.14/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Kemarin.

Kedatangan Sestama Bakamla RI disambut hangat oleh Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Veri Anggrijono, Direktur Tertib Niaga Wahyu Widayat dan Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ojak Simon Manurung.

Maksud dan tujuan dilakukannya pertemuan ini adalah untuk membahas rencana kerja sama antara Bakamla RI dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam hal pengamanan dan keselamatan di laut.

Laksda Irawan mengatakan bahwa kehadirannya beserta rombongan adalah untuk menyamakan persepsi tentang tugas Bakamla RI dan tugas Dirjen Perindustrian dan Perdagangan yang kiranya dapat dikerjasamakan.

Selain itu Laksda Irawan juga mengusulkan bentuk kerja sama lain yaitu operasi bersama dalam memberantas illegal activity di laut yang melibatkan tugas dan fungsi kedua lembaga.

Turut mendampingi Sestama Bakamla RI yaitu Kepala UPH Bakamla RI Laksma Bakamla Parimin Warsito, S.H., dan Kasubdit Garopsla Kolonel Bakamla Imam Hidayat.

 

Olah Raga Bersama Awak Media Bakamla Jalin Keakraban

Jakarta.Harianasional.com-Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakamla RI atau Bakamla) adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang bertempat di Markas Besar Bakamla RI Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat yang dipimpin Laksamana Madya Bakamla A. Taufiq R.

Sebelumnya Bakamla adalah lembaga nonstruktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakorkamla RI atau Bakorkamla).

Badan Koordinasi Keamanan Laut pada awalnya telah dibentuk tahun 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.

Adanya perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, Badan Koordinasi Keamanan Laut memerlukan pengaturan kembali dalam rangka meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Pemikiran tentang perlunya pengaturan kembali Badan Koordinasi Keamanan Laut sebagai pengganti Badan yang telah dibentuk sebelumnya (1972), pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.

Melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, maka pada tanggal 29 Desember 2005, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakorkamla resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kedudukan Bakamla kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Untuk menjalin sinergitas dan keakraban dengan awak media, Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Bakamla A. Taufiq R bersama jajaran, menggelar Media Gathering tahun 2019 yang dikemas dalam kegiatan olahraga bersama wartawan, Selasa, (10/12/2019). Selain berolahraga bersama, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemeriksaan tensi darah oleh jajaran Personil Bakamla RI.

Dalam sambutanya Kepala Bakamla RI menyampaikan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir di acara olahraga bersama. "Teman-teman wartawan sudah menganggap kami sebagai rekan bahkan saudara dalam menjalankan kegiatan di Bakamla RI. Selama ini hubungan kita sangat erat sekali, oleh karenanya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan informasi yang ada di Bakamla RI dengan baik.

Bagi saya pilar terpenting demokrasi salah satunya adalah media. Informasi ini menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan demokrasi," tambahnya. Kepala Bakamla RI juga ingin media yang selama ini bekerjasama dengan Bakamla RI terus menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Untuk Badan Keamanan Laut sendiri mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan Keamanan Laut RI menyampaikan berwenang melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

"Kepada rekan-rekan media, jangan pernah berhenti untuk menggali inspirasi untuk menyampaikan informasi demi kemajuan Bakamla RI yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia," tutur Kepala Bakamla

 

 

Masyarakat Balangan Kalsel Minta Hak Karet Dan Sawit Yang di Kuasai Pihak Tambang Di Kembalikan

Balangan.Harianasional.com-Perwakilan petani Karet dan sawit rakyat desa Balangan Kabupaten Balangan , propinsi Kalimantan Selatan menyuarakan keluhan dan permasalahannya kepada KMMI.

Ketua Umum Ir Hj Chairum Rahmi akan mencari membantu dan mendorong masyarakat untuk mendapatkan keadilan serta hak-haknya.

"Kami akan mencari akan mencari solusi membantu dan mendorong masyarakat untuk mendapatkan Haknya juga keadilan," tuturnya

Pada saat pertemuan yang bertempat di sebuah hotel di bilangan jakarta selatan mereka mengadukan Kebun nya yg semenjak 3 tahun yang lalu telah berubah menjadi lahan konsesi tambang mineral batubara, walaupun petani kebun karet mengantongi sertifikat SHM dan perusahaan mempunyai  HGU .  Dari hasil diskusi saya memutuskan untuk turun ke lapangan.

"Kenyataan dilapangan menyedihkan, kebun rakyat yg luasannya kecil-kecil seperti yang saya liat beberapa sample  di lapangan ada yg 1,8 ha , 0,3 ha, 4,3 ha, dan 4 ha , sdh mulai ditebangi karet nya oleh perusahaan tambang yang beroperasi disana"Jelsnya

Bahkan  yang 4,3 ha dan 1,8 ha sudah menjadi tambang batu bara. Walaupun ada undang-undangnya apabila didalam tanah ada unsur tambang mineral yang  besar bisa dimanfaatkan melalui HGU, namun hak masyarakat yang telah ada  tidak boleh dikesampingkan, dan diganti rugi," tambahnya

Masyarakat bersedia pindah, namun selayaknya perusahan harus mengganti rugi kebun karet petani dan menghitung hasil tambang yang telah di keruk hasil buminya selama 3 tahun dilahan tersebut .

Sehingga masyarakat petani  bisa membeli kebun karet ditempat lain, pasalnya SHM milik petani yang di terbitkan oleh Badan Pertahanan Negara itu tahun 2008,  dan ironisnya PT Balangan Cool sebagai perusahan penambang beroprasional di tahun 2014. Petani sampai saat ini masih membayar PBB tiap tahun tapi hasilnya di nikmati pengusaha tambang .

Melihat fenomena kesewenang- wenangan Perusahan Tambang dan perampasan Hak Petani kami berharap Bpk Kapolri , Kementrian ESDM , BPN dan Kementrian Pertanian , dapat bertindak tegas untuk membela masyarakat kecil.

Dengan program agraria yang di cetus oleh Presiden kiranya dapat menjadikan hal tersebut sebagai bukti bahwa dengan sertifikat yang telah menjadi Hak masyrakat itu bisa  diambil oleh perusahaan tambang, sekali lagi kami meneruskan bahasa dari masyarakat balangan yg teraniaya “ Kemana lagi kami mencari keadilan “ kami  melaporkan perampasan hak kepada Kepolisian malah kami yang di tangkap.

Kami bertanya akan kah pak Presiden dapat melindungi kami?..besar harapan kami agar kami dapat hidup lebih damai dan menikmati jerih payah kami. Itu ungkapan dan curahan hati petani dan masyarakat  saat kami berbincang pada  peninjaun lapangan di balangan.

Harapan dari KMMI agar masalah ini dibicarakan bersama, dicari solusi terbaik, yang tentunya tidak merugikan rakyat disekitar lahan tambang , karena cukup lama dan  banyak masyarakat yang terdzolimi disini, dan KMMI juga berharap masalah ini segera selesai," tutupnya  (Agus/Irv).

 
 

Uni Eropa Dukung Pendidikan Tinggi Indonesia Melalui Program Erasmus Plus

Jakarta.Harianasional.com-Erasmus Plus, program yang didanai Uni Eropa, memberikan dukungan kepada institusi pendidikan tinggi di Indonesia melalui berbagai program pengembangan institusional dan kapasitas sumber daya manusia. Hari ini, Uni Eropa menyelenggarakan sesi sosialisasi tentang dimensi internasional dari program Erasmus Plus kepada 100 orang perwakilan universitas dari seluruh Indonesia. Sesi ini dibuka secara resmi oleh Bapak Margus Solnson, Kepala Seksi Politik, Pers dan Informasi Uni Eropa untuk Indonesia, dan dihadiri oleh Bapak Purwanto Subroto, Phd, Kepala Sub-Direktorat Kerjasama Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

“Kami senang dapat mengumumkan kesempatan mengajukan proposal dan peluang pendanaan melalui program unggulan Erasmus Plus. Program ini terbuka untuk  universitas-universitas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia memiliki visi yang sama untuk memajukan kualitas dan kapasitas pendidikan tinggi, dan kami berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam mencapai agenda tersebut,” jelas Bapak Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia.

Program Erasmus Plus menawarkan beragam instrumen untuk mendukung institusi pendidikan tinggi, seperti program Capacity Building in Higher Education (CBHE), Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD), Jean Monnet dan International Credit Mobility (ICM).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengapresiasi dukungan Uni Eropa dalam membangun perguruan tinggi di Indonesia. Program Erasmus Plus sejalan dengan upaya Kementerian dalam memperkuat kemampuan perguruan tinggi Indonesia, khususnya melalui program, kegiatan dan pengalaman internasional.

Bapak Purwanto Subroto, PhD, mengatakan, “Kami berharap Erasmus Plus tidak hanya mendorong perguruan tinggi Indonesia untuk membangun pengalaman internasionalnya di luar negeri, tetapi juga dapat menyuguhkan pengalaman internasional di tanah air Indonesia. Kami telah menyaksikan suksesnya Program Erasmus Plus Summer dan Program Double Degree yang berjalan di sejumlah perguruan tinggi Indonesia. Lebih jauh, kami berharap dapat melihat kesempatan yang lebih luas bagi program-program mobilitas yang bersifat dua arah, resiprokal dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.”

Program Erasmus saat ini mendanai 35 proyek CBHE yang melibatkan 54 perguruan tinggi/institusi pendidikan tinggi Indonesia terkait berbagai topik, termasuk; pengembangan kurikulum, peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, modernisasi pendidikan tinggi, pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi, serta penyerapan tenaga kerja bagi lulusan perguruan tinggi di era industri 4.0. Sementara, program Jean Monnet saat ini mendanai program di tiga perguruan tinggi di Indonesia, yang berfokus pada studi/kajian Eropa.

Melalui program Erasmus International Credit Mobility, sebanyak 1.290 mahasiswa dan akademisi asal Indonesia telah berpartisipasi dalam program belajar dan mengajar jangka pendek di berbagai perguruan tinggi Eropa. Sebaliknya, sebanyak 766 mahasiswa dan akademisi Eropa telah memetik pengalaman di Indonesia. Sementara, melalui program Erasmus Mundus Joint Master's Degree, lebih dari 500 mahasiswa Indonesia telah berhasil meneruskan pendidikan S2 di Eropa.

Dukungan Uni Eropa tersebut sangat relevan untuk membantu Indonesia dalam mencapai target-target nasional, antara lain:

 

menyelaraskan pengembangan keterampilan di pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja

menjadikan akses pendidikan tinggi terbuka lebar, lebih inklusif dan meningkatkan jangkauan sosialnya

mendorong kapasitas inovasi pendidikan tinggi, dan

meningkatkan efektivitas serta efisiensi pendidikan tinggi.

 

TNI AL dan Pemprov DKI Tandatangani PKS Pemanfaatan Tanah HPL di KRI Rigel-933

Jakarta. Harianasional.com-TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pemda DKI Jakarta, Rabu (20/11/2011).

Acara penandatanganan PKS tersebut digelar di kapal Survei Pushidrosal KRI Rigel-933 yang berlayar di Teluk Jakarta.

Penandatanganan perjanjian kali ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Pinjam Pakai yang telah ditandatangani sebelumnya pada tanggal 13 Agustus 2019, dimana setelah tanah tersebut dipinjampakaikan kepada TNI AL akan diteruskan dengan penyertipikatan dari semula HPL menjadi Sertipikat Hak Pakai  di atas HPL. Tanah tersebut saat ini digunakan oleh Pushidrosal.

Pihak TNI AL, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut (Kadisfaslanal) Laksamana Pertama TNI Puguh Santoso, S.E., M.M. dan pihak Pemrov DKI Jakarta diwakili Kabid P3A BPAD Provinsi DKI Jakarta Yuwendri, di depan Notaris Relawati, S.H.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H, perwakilan Mabes TNI AL, staf BPAD DKI Jakarta, serta segenap pejabat utama Pushidrosal.

Menurut  Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H  penandatanganan PKS antara TNI AL dan Pemrov DKI tentang Pemanfaatan Tanah HPL Pemda DKI Jakarta, merupakan moment yang luar biasa dan sangat penting ke depannya.

Hal tersebut sebagai dasar dalam pengembangan sarana dan prasarana Pushidrosal sebagai Kotama TNI AL maupun Lembaga Hidrografi Nasional dalam mendukung program pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

“Seiring dengan kiprah dan peran yang dijalankan selama ini, ke depan, Pushidrosal akan dikembangkan menjadi organisasi yang lebih besar lagi. Pengembangan organisasi tersebut akan diikuti dengan penambahan ruangan kerja, dan sarana prasarana pendukung lainnya dalam mendukung tugas pokoknya” Kata Kapushidrosal.

Sementara itu,  Kadisfaslanal menjelaskan bahwa kerjasama antara TNI AL  dengan Pemda DKI  Jakarta tidak hanya berkaitan dengan tanah yang digunakan Pushidrosal saja, karena masih banyak di lokasi lainnya yang diperlukan Perjanjian Pinjam Pakai (diantaranya Tanah Pemda DKI Jakarta yang akan digunakan akses jalan tembus Ancol-Pondok Dayung, sebaliknya tanah TNI AL di komplek Dewa Ruci Cilincing yang akan digunakan oleh Dispora Pemprov DKI Jakarta untuk membangun gelanggang olahraga).

Kerjasama tersebut diatas ditempuh semata-mata untuk mendukung kepentingan pertahanan dan kepentingan umum agar dapat selaras dengan mengedepankan kepentingan nasional yang lebih besar.

 
 

Page 7 of 358

Donasi untuk PALESTINA

 

 

Kesehatan

Warga Senior Living Sentul Sambut World Alzheimer's Month 2019 dengan Mengikuti Fun Walk

Warga Senior Living Sentul Sambut World Alzheimer's Month 2019 dengan Mengikuti Fun Walk

Setul.Harianasional.com-Dalam rangka memperingati bulan Alzheimer dunia, komunitas ALZI Chapter Bogor...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tekno

vivo Perkuat Inovasi Teknologi Melalui 9 Pusat Pengembangan dan Riset di Dunia

Jakarta. Harianasional.com-Perusahaan teknologi tentunya tak lengkap tanpa tim pengembangan dan riset,...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Pendidikan

Prof. Dr. H Sumaryoto : Lulusan Unindra Tidak Perlu Takut dengan Revolusi Industri 4.0

Prof. Dr. H Sumaryoto : Lulusan Unindra Tidak Perlu Takut dengan Revolusi Industri 4.0

Jakarta.Harianasional.com- Revolusi Indstri 4.0 saat ini sangat trend dan menjadi pembicaraan dimana-mana...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Otomotif

IIMS 2020 Menghadirkan Program Jual Beli Mobil Bekas

IIMS 2020 Menghadirkan Program Jual Beli Mobil Bekas

Jakarta. Harianasional.com-Mengingat IIMS 2020 berlangsung menjelang Lebaran 2020, program ini sangat...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com